Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Judul : Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Harga : Rp 50.000,00

Penerbit : Fokusmedia
Tahun Terbit : 2007
Ukuran Buku : 16 x 24cm
Halaman : 8 + 329
ISBN : 978-602-8189-34-7

Surat Edaran BAKD

Iklan

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Judul : Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Harga : Rp 42.000,00
Penerbit : Fokus Media
Tahun Terbit : 2010
Ukuran Buku : 16 x 24
Halaman : 16 + 214
Pengarang : Abdy Yuhana, S.H., M.H.
ISBN : 978-979-3519-81-4

ORDER VIA SMS : 08561 865 355

Buku ini membahas tentang sistem perwakilan yang dianut di Republik Indonesia dari perspektif Ilmu Hukum Ketatanegaraan. Dalam hal ini kedudukan, tugas dan wewenang MPR RI baik sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan UUD 1945. Menarik untuk ditelaah mengenai prediksi keberadaan lembaga MPR RI kedepan, sehubungan dengan periode waktu, yaitu ;
1. 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949, pada periode tersebut MPR RI belum terbentuk, akan tetapi
    kemudian melalui Maklumat Wakil Presiden No. X, tugas MPR RI diserahkan kepada KNIP,
2. Periode setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah
    memerintahkan supaya dibentuk MPRS,
3. Periode masa Orde Baru, dimana keberadaan MPR RI mengundang kontroversi karena jumlah
    anggotanya lebih banyak yang diangkat daripada yang dipilih,
4. Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 194

Perubahan UUD 1945 dianggap menjadi kerangka reformasi kelembagaan dalam mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia. Perubahan yang dilakukan sebanyak empat kali dimulai pada tahun 1999-2002, secara substansial telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Dan buku ini menjadi sebuah kajian komprehensif yang menyoroti perubahan-perubahan tersebut beserta dampaknya pada Sistem Ketatanegaraan yang stabil.

Prospek Pengembangan Desa

Judul : Prospek Pengembangan Desa

Harga : Rp 36.000,00

Penerbit : Fokusmedia
Tahun Terbit : 2007
Ukuran Buku : 16 x 24cm
Halaman : 6 + 210
Pengarang : Prof. Sadu W, M. Irwan Tahir
ISBN : 979-3519-63-0

RINGKASAN :
Sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, keberadaan Desa seakan timbul tenggelam dalam arus gelombang politik rezim yang memerintah. Padahal sejarah menunjukkan bahwa Desa telah eksis jauh sebelumnya sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat dalam ikatan pola administrasi pemerintahan, ekonomi dan sosiologis yang mandiri sebagai wujud dari otonomi asli, yang berasal dari asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dengan berbagai tuntutan perubahan dan perkembangan yang dihadapi saat ini, bagaimanakah seharusnya bentuk otonomi desa kedepan? Mestikah bertahan sebagaimana wujud otonomi aslinya dahulu kala, ataukah beradaptasi dengan konsep otonomi pemberian dari Pemerintah supradesa dalam wujud Otonomi Tingkat III ?

Buku ini sangat relevan dan menarik karena mengulas secara komprehensif perkembangan, kondisi aktual, prospek pengembangan Desa kedepan, serta penyusunan kebijakan perencanaan dan pembiayaan dalam bentuk konsepsi Rencana Umum Pengembangan Otonomi Desa dan Pengaturan ADD.

Buku ini diitulis oleh akademisi sekaligus praktisi di bidang pemerintahan desa, serta di dasari berbagai pengalaman penelitian lapangan tentang Desa